Analisis Pembubaran BSNP oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim

bsnp adalah
Penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim terkait arah kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta

Menteri Nadiem Makarim menandatangani Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, dengan demikian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) secara resmi sudah tidak menangani pelaksanaan dan mengevaluasi mutu pendidikan. BSNP secara resmi dibubarkan dan saat ini menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan (DPSNP) yang berkedudukan sebagai Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).


Mengapa BSNP dibubarkan? Apakah hanya berganti nama saja? atau secara struktur dari sistemnya juga berubah? Mari menelaah dari berbagai sudut pandang ranah akademik maupun sudut pandang pelaksanaan evaluasi pendidikan.


Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang diingkat menjadi BSNP adalah lembaga mandiri independen dan profesional yang membawa misi pengembangan, pemantauan serta melakukan evaluasi dari penyelengaraan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pengembangan standar oleh BSNP diberlakukan secara efektif dan mengikat terhadap seluruh satuan pendidikan berskala nasional.


Dukungan BSNP selama ini melalui koordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen di pemerintahan yang menaungi bidang agama dan dinas yang menaungi pendidikan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Adapun tugas dan kewenangan dari BSNP yaitu :

  1. Melakukan pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
  2. Penyelenggaraan Ujian Nasional.
  3. Merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pengendalian mutu pendidikan.
  4. Melakukan perumusan kriteria kelulusan terhadap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  5. Melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, grafis dan penyajian buku teks pelajaran.


Perubahan BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan (DPSNP) atau berkedudukan sebagai Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Anggota BSNP mencakup beberapa pakar dan ahli di bidang kurikulum, psikometri, manajemen pendidikan dan evaluasi pendidikan yang memiliki pengalaman, wawasan serta komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.


Menurut analisis penulis, BSNP yang dibubarkan dan diganti menjadi DPSNP terkait dengan penghapusan Ujian Nasional. Apa itu ujian nasional ? Awal kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 sampai tahun 2020, Ujian Nasional yang diselenggarakan berskala nasional sudah beberapa kali berganti istilah.

Mengutip dari kemdikbud.go.id, istilah yang berubah dalam ujian berskala nasional yaitu :

  1. Ujian Negara       : Tahun 1965 - 1971
  2. Ujian Sekolah      : Tahun 1972 - 1979
  3. Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) : tahun 1980 - 2002
  4. Ujian Akhir Nasioanl (UAN)   Tahun 2003 - 2004
  5. Ujian Nasional (UN)    : Tahun 2005-2020.


Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terkait Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian atas dasar itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut dalam Pasal 73 ayat 1 menyebutkan pemerintah memberikan amanat untuk membentuk BSNP dengan tujuan pengembangan, pemantauan serta pelaporan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara nasional. Jadi sebenarnya BSNP dibentuk dari tahun 2005 semenjak diselenggarakannya UJIAN NASIONAL.


Lokasi BSNP di ibukota negara dan mempertanggungjawabkan kepada Menteri Pendidikan. Akan tetapi BSNP sifatnya independen, profesional dan mandiri dengan beranggotakan sekitar 11-15 orang


Apa itu Dewan Pakar Standar Nasional (DPSNP)?

Dewan Pakar Standar Nasional (DPSNP) yang berkedudukan sebagai BSKAP dibentuk atas dasar penerbitan Permendikbudristek Tahun 2021 Nomor 28  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Awalnya BSNP berstatus independen meskipun juga harus mempertanggungjawabkan langsung kepada Menteri Pendidikan. Namun BSKAP menjadi badan yang non-independen karena langsung di bawah naungan Kemendikbudristek.


Baca juga :

Kebijakan Asesmen Nasional dan Kompetensi


Berdasarkan Permendikbudristek Tahun 2021 Nomor 28, tugas dari DPSNP - BSKAP antara lain sebagai penyelenggara penyusunan standarisasi kurikulum dan asesmen pendidikan serta mengelola sistem perbukuan. Adapun fungsinya yaitu :

  1. Menyusun kebijakan pada bidang standar pendidikan.
  2. Menyusun kebijakan teknis pada bidang kurikulum dan asesmen pendidikan serta mengelola sistem perbukuan.
  3. Melaksanakan dan menyusun Standarisasi, Kurikulum dan Asesmen bidang pendidikan.
  4. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan sistem perbukuan.
  5. Memantau, mengevaluasi serta melaporkan penyusunan standarisasi, kurikulum dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.
  6. Melaksanakan administrasi badan.
  7. Melaksanakan fungsi lainnya atas dasar instruksi dari Menteri.


Baca juga :

Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar


Demikian analisis singkat terkait pergantian BSNP menjadi DPSN - BSKAP, selain tugas, kewenangan dan fungsinya yang berbeda, kemudian pelaksanaan evaluasi pendidikan saat ini sudah diganti dari yang sebelumnya Ujian Nasional menjadi sistem Asesmen Nasional, bahkan dari Badan yang bersifat independen menjadi Badan non-independen.


Kirim Komentar

Info Sebelumnya Info Berikutnya